Digitalisasi administrasi pemerintahan merupakan salah satu langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Untuk mendukung implementasi tersebut, penting untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Kantor Camat Medan Baru. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas SDM melalui digitalisasi administrasi pemerintahan di Kantor Camat Medan Baru. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan keterampilan baru kepada pegawai dalam mengelola tugas administratif yang berbasis teknologi informasi.

Metode yang diterapkan dalam pengabdian ini adalah kombinasi antara pelatihan tatap muka dan pembelajaran daring (blended learning), dengan melibatkan 25 peserta yang berasal dari berbagai jabatan di Kantor Camat Medan Baru.

Hasil dari pelatihan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam menggunakan aplikasi digital yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Evaluasi pasca-pelatihan mengungkapkan bahwa peserta merasa lebih siap dan percaya diri dalam menerapkan teknologi informasi dalam tugas administratif mereka. Artikel ini juga memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan digitalisasi administrasi pemerintahan di masa depan, dengan menekankan pentingnya pelatihan secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur teknologi, serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien.

Armstrong, M. (2012). Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice. 12th Edition. Kogan Page.

Dwiyanto, A. (2011). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hasibuan, M.S.P. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Hidayat, R. (2021). Pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam Meningkatkan Layanan Publik. Jurnal Teknologi dan Informasi, 12(1), 101-115.

Indrajit, R.E. (2006). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Andi.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Permendagri No. 81 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1992). Qualitative Data Analysis. California: Sage Publications.

Mulyadi. (2007). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat.

Purnama, Y., & Santoso, H. (2020). Analisis Dampak Digitalisasi Administrasi Pemerintahan terhadap Efisiensi Pelayanan Publik. Jurnal Kebijakan Publik, 22(3), 50-65.

Rivai, V. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Setiawan, I. (2021). Pengaruh Pelatihan E-Government terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara. Jurnal Manajemen Publik, 24(4), 180-195.

Sedarmayanti. (2007). Manajemen Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi. Bandung: Refika Aditama.

Soesilo, H. (2019). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Implementasi E-Government. Jurnal Administrasi Negara, 19(2), 115-130.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutabri, T. (2012). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: Andi.

Supriyanto, A. (2019). Peran Teknologi Informasi dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.