Kajian Yuridis Penjualan Obat Keras Berdasarkan Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN.Bkt

Sari

Kasus jual beli obat keras seringkali terjadi dan telah diadili di berbagai pengadilan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum dalam distribusi obat keras masih sangat lemah, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai resiko penyalahgunaan obat keras tanpa resep dokter. Hal ini dapat mengakibatkan masalah serius bagi kesehatan, mulai dari ketergantungan hingga kematian. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini (1) Apa saja unsur-unsur pidana yang terbukti dalam kasus penjualan obat keras pada Putusan Nomor 122/Pid.sus/2023/PNBkt? (2) Upaya apa saja yang bisa diterapkan terhadap antisipasi penjualan obat keras? (3) Bagaimana putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana penjualan obat keras dalam Putusan Nomor 122/Pid.sus/2023/PNBkt? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mempertimbangkan peran utama hukum dalam memberantas praktik penjualan obat keras. Analisis dilakukan dengan merinci landasan hukum yang ada, mengidentifikasi kelemahan dalam sistem, dan mengevaluasi efektivitas upaya pemberantasan penjualan obat keras. Dalam penelitian ini, penulis menyoroti pentingnya integritas sistem hukum sebagai landasan untuk memerangi kasus penjualan obat keras. Sebagai hasilnya, jurnal ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan peneliti dalam memahami kompleksitas permasalahan penjualan obat keras di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan normatif, diharapkan dapat tercipta kerangka hukum yang lebih kuat dan efektif dalam melawan kasus penjualan obat keras.