Pagaruyuang Law Journal (PLAJ) is a peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. PLAJ published two times a year in January and July. This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers, and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deals with a broad range of topics in the fields of Criminal Law, Civil Law, International Law, Constitutional Law, Administrative Law, Agrarian Law, Islamic Law, Economic Law, Medical Law, Adat Law, Environmental Law and another section related contemporary issues in law. The articles published in PLAJ are going through a double-blind peer review process. Hence, the decision on whether the scientific article is accepted or not, will be the Editorial Board’s right based on the peer reviewer's recommendation. Please read and understand the author guidelines for preparation manuscript. The author who submits a manuscript to the editors should comply with the author guidelines and template. If the submitted manuscript does not comply with the guidelines or using a different format, it will be rejected by the editorial team before being reviewed. Editorial Team will only accept a manuscript that meets the specified formatting requirements. ISSN PRINT 2580-4227 ISSN ONLINE 2580-698X
Problematika Dan Rekonstruksi Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing Dalam Sistem Hukum Investasi Indonesia Pasca Undang-Undang Cipta Kerja
Foreign direct investment (FDI) plays a strategic role in driving national economic growth through increased investment, technology transfer, and job creation. To enhance investment competitiveness, the Indonesian government implemented regulatory reforms through the Job Creation Law, which aims to simplify business licensing and strengthen the ease of doing business. However, the implementation of this policy continues to raise various problems related to legal certainty, such as regulatory asymmetry between the central and regional governments, rapid policy changes, and the suboptimal risk-based licensing system through the Online Single Submission (OSS). This study aims to analyze the problems of legal certainty for foreign investment and formulate a legal reconstruction in the Indonesian investment system after the Job Creation Law. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that legal certainty for investment in Indonesia still faces various obstacles that can affect investor confidence. Therefore, legal reconstruction is needed through regulatory harmonization, strengthening the licensing system, improving institutional quality, and improving investment dispute resolution mechanisms. These efforts are expected to create a stable, fair, and sustainable investment climate in Indonesia.
##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Kerangka TheoLegis Berbasis Tafsir Surah Al-Buruj Pada Pembuktian Peradilan Tata Usaha Negara
Penegakan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa administrasi di Indonesia terhambat oleh patologi legal tunnel vision akibat formalisme hukum positif yang kaku. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi kualifikasi perbuatan administratif yang adaptif melalui pengembangan kerangka kerja TheoLegis. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan historis, penelitian ini mengeksplorasi dekonstruksi rigiditas prosedural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi model pembuktian hibrida kontemporer dengan dimensi spiritual transendental Surah Al-Buruj dalam Tafsir Al-Jawahir melahirkan model TheoLegis. Kerangka ini mampu memurnikan alat bukti secara material melampaui keabsahan formal dokumen melalui konsep legal shifts, yang memaksa pejabat publik memenuhi kewajiban administratif secara objektif berdasarkan keselarasan fakta makro-kosmos. TheoLegis meruntuhkan dominasi absolut asas praduga keabsahan (praesumptio iustae causa) dan mendorong keberanian moral hakim untuk melakukan koreksi yuridis di persidangan. Sebagai kontribusi orisinal, penelitian ini menawarkan cetak biru pembaruan hukum acara peradilan tata usaha negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas moral tinggi demi mengejawantahkan adagium fiat justitia ruat caelum. Inovasi ini memberikan perlindungan hukum yang humanis dan transformatif bagi hak-hak konstitusional warga negara.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PINJAM MEMINJAM UANG RENTENIR PERSPEKTIF KUHPERDATA
Kebutuhan dana cepat yang mendesak bagi pelaku ekonomi menengah ke bawah sering kali terbentur oleh kaku dan ketatnya prosedur administratif lembaga perbankan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi masifnya praktik pinjam-meminjam uang informal melalui rentenir yang menawarkan kemudahan pencairan, namun menerapkan suku bunga eksploitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum konsumen serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan rentenir dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum konsumen secara formal setara sebagai subjek hukum, namun secara substantif berada dalam posisi subordinat akibat ketimpangan posisi tawar (bargaining power) ekstrem. Kontrak adhesi tersebut mengindikasikan adanya cacat kehendak berupa penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dan paksaan ekonomi (economic duress). Bentuk perlindungan hukum konsumen mencakup perlindungan preventif melalui pembatasan asas kebebasan berkontrak demi ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1337), serta perlindungan represif berupa hak menuntut pembatalan perjanjian atas pelanggaran syarat subjektif Pasal 1320 atau penyesuaian beban bunga oleh hakim berdasarkan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3)
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS (TILANG) DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MADIUN
Transportasi di Kabupaten Madiun menghadapi kompleksitas akibat tingginya pelanggaran lalu lintas pada jalur antarprovinsi. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun memegang peran sentral mengeksekusi denda tilang guna mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan memberikan efek jera. Namun, data internal menunjukkan fluktuasi perkara yang tajam sepanjang tahun 2021 sampai 2025. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara komprehensif efektivitas penegakan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum ini menggunakan data primer (wawancara dan dokumentasi) serta data sekunder. Data dianalisis secara kualitatif interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian menunjukkan penanganan tilang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dinilai sangat efektif pada aspek struktur dan substansi hukum melalui penerapan sistem digital e-tilang berdasarkan PERMA No. 12/2016 serta UU LLAJ yang mampu mengoptimalkan PNBP. Namun, aspek budaya hukum belum efektif secara substantif, terindikasi dari tren peningkatan perkara pada tahun 2025 akibat kepatuhan semu pengendara. Kendala utama meliputi penumpukan barang bukti, hambatan sinkronisasi data IT, dan keterbatasan personel. Upaya mengatasinya dilakukan lewat penghapusan berkas berkala, koordinasi lintas sektoral, penyuluhan hukum preventif, serta inovasi pelayanan seperti Drive-Thru dan program PESILAT.
PARALELISME PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
Paralelisme penyelesaian sengketa medis merupakan kondisi ketika satu sengketa medis diselesaikan melalui berbagai jalur hukum secara bersamaan, baik melalui mekanisme etik, disiplin profesi, perdata, pidana, maupun administrasi. Fenomena ini berkembang seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan kompleksitas pelayanan kesehatan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis paralelisme penyelesaian sengketa medis dalam perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta mengkaji implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum tenaga medis maupun pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan analytical approach. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum kesehatan di Indonesia belum mengatur secara tegas hubungan antar mekanisme penyelesaian sengketa medis sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih pemeriksaan dan disharmonisasi putusan. Majelis Disiplin Profesi memiliki peran penting sebagai mekanisme awal dalam menilai dugaan pelanggaran disiplin tenaga medis sebelum suatu perkara diarahkan pada proses litigasi, khususnya pidana. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip primum remedium dan penempatan hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam sengketa medis. Perbandingan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Jepang, negara-negara Eropa, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa medis modern lebih mengutamakan mekanisme disiplin, mediasi, dan kompensasi dibanding kriminalisasi tenaga medis. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan mekanisme profesi guna menciptakan kepastian hukum serta perlindungan yang seimbang bagi pasien dan tenaga medis.
Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Penyidikan Kasus Penipuan Investasi Online di Polda Sulawesi Tengah
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penipuan investasi online di Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Polda Sulteng). Penipuan investasi online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi sehingga menuntut aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, cepat, dan tepat dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap kasus penipuan investasi online di Polda Sulteng telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku namun belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, sulitnya pelacakan pelaku yang menggunakan identitas palsu dan jaringan lintas daerah, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. kerja sama birokrasi memperlihatkan bahwa koordinasi antar lembaga yang belum efektif serta prosedur administratif yang panjang terutama terkait akses data perbankan yang dilindungi oleh prinsip perlindungan konsumen dapat memperlambat proses penyidikan serta rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi meningkatnya jumlah kasus. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas penyidikan masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas penyidik, penguatan kerja sama antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi dalam mengungkap kasus. Disarankan agar pihak kepolisian terus melakukan pelatihan khusus di bidang cyber crime serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan investasi online.
Keterwakilan Perempuan PDIP di DPR RI Hasil Pemilu 2024: Analisis Normatif-Empiris Kebijakan Afirmasi Perempuan
Abstract Women’s representation in legislative bodies is a key indicator of an inclusive and gender-equitable democracy. Indonesia has implemented affirmative action policies in the form of a minimum 30% quota for women’s representation in political party leadership and legislative candidacy. However, the increase in the number of female candidates has not fully translated into a corresponding increase in the representation of elected women in parliament. This paper aims to analyze the implementation of the 30% affirmative action policy for women’s representation in the Legislative Elections within the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) using a normative-empirical research methodology. Normatively, this study examines the constitutional basis and regulations for women’s affirmative action, while empirically, it analyzes the implementation of this policy in electoral practice. The research findings indicate that, normatively, this policy has a strong legal foundation, both in the constitution, national legislation, and international instruments ratified by Indonesia, such as CEDAW. However, the implementation of affirmative action policies in electoral political practice within the PDIP still faces various obstacles, including those influenced by internal party factors, particularly leadership patterns and political recruitment mechanisms that are centralized in nature. Affirmative action policies within the PDIP remain largely normative and have not been followed by more progressive concrete actions. Keywords: Women's Affirmative Action Policies, Legislative Elections, Political Representation Abstrak Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator penting dalam demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Negara Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmasi berupa kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan pencalonan legislatif. Namun, peningkatan kuantitas calon perempuan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan keterwakilan perempuan terpilih di parlemen. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan afirmasi 30% keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melalui metodologi penelitian normatif-empiris. Secara normatif, penelitian ini mengkaji dasar konstitusional dan regulasi afirmasi perempuan, sedangkan secara empiris menelaah implementasi kebijakan tersebut dalam praktik pemilu. Hasil penelitian bahwa secara normatif, kebijakan ini telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, maupun instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti CEDAW. Namun implementasi kebijakan afirmasi dalam praktik politik elektoral kasus di PDIP masih menghadapi berbagai kendala antara lain dipengaruhi oleh faktor internal partai, terutama pola kepemimpinan dan mekanisme rekrutmen politik yang bersifat sentralistik. Kebijakan afirmasi di internal PDIP masih bersifat normatif dan belum diikuti tindakan khusus yang lebih progresif. Kata kunci: Kebijakan Afirmasi Perempuan, Pemilu Legislatif, Keterwakilan Politik
Perkembangan teknologi finansial (fintech) menghadirkan transformasi signifikan dalam sistem keuangan modern melalui efisiensi, kecepatan transaksi, dan aksesibilitas yang lebih luas. Namun, kemajuan ini juga membuka ruang baru bagi financial crime yang semakin kompleks, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, penipuan digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara inovasi fintech dan potensi penyalahgunaannya untuk kejahatan keuangan, dengan menelaah kerangka regulasi, celah hukum, serta tantangan pengawasan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta praktik internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa karakteristik fintech kecepatan, anonimitas, dan borderless system menjadi faktor utama meningkatnya risiko financial crime. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi berbasis risiko, peningkatan kolaborasi antara regulator dan pelaku industri, serta pembangunan sistem deteksi transaksi mencurigakan berbasis teknologi.
Implementasi Jaminan Pembiayaan Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang
Penelitian ini mengkaji kontradiksi antara mandat konstitusional Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945 serta UU No. 17 Tahun 2023 dengan implementasi Pasal 52 Perpres No. 59 Tahun 2024 yang menetapkan 21 poin pengecualian manfaat BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut memicu fragmentasi tanggung jawab antarlembaga penjamin yang berdampak pada aksesibilitas layanan kesehatan di tingkat daerah. Menggunakan metode Penelitian Hukum Sosiologis dengan desain deskriptif-kualitatif, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi jaminan pembiayaan di RSUD Bangkinang, mengidentifikasi hambatan sistemik, dan merumuskan model pembiayaan ideal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi guna membedah kesenjangan antara law in books dan law in action. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut belum optimal dan inkonsisten dengan semangat inklusivitas UU No. 17 Tahun 2023 akibat kerumitan administratif, seperti kewajiban laporan kepolisian yang sulit dipenuhi pasien. Dampaknya, muncul fenomena tunggakan biaya pasien dengan jaminan KTP yang membebani cash flow rumah sakit. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi kebijakan melalui unifikasi sistem penjaminan satu pintu (single payer system), penyederhanaan birokrasi klaim, serta pembentukan dana cadangan daerah (contingency fund) guna mewujudkan prinsip Welfare State yang menjamin hak dasar kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan operasional rumah sakit pemerintah.
Relevansi Putusan Perdata Inkracht Sebagai Dasar Pembatalan Sertipikat Hak Milik Analisis Putusan Nomor 24/G/2023/PTUN.BL
Penerbitan sertipikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah. Namun dalam praktiknya, sengketa dapat timbul karena adanya dugaan cacat prosedur maupun cacat substansi yang berujung pada gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Artikel ini menganalisis kedudukan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebagai instrumen pembuktian cacat substansi dalam sengketa tata usaha negara serta menelaah implementasi asas kecermatan dan asas kepastian hukum dalam tindakan administrasi pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, teori kewenangan, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan perdata inkracht memiliki nilai pembuktian yang signifikan dalam membuktikan cacat substansi sertipikat. Pengabaian asas kecermatan berimplikasi pada terganggunya kepastian hukum dan dapat menjadi dasar pembatalan keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan. Kata Kunci: Sertipikat Tanah; Kepastian Hukum; Asas Kecermatan; Putusan Inkracht; Sengketa Tata Usaha Negara
HUKUM ISLAM DAN KUASA PEREMPUAN DALAM STRUKTUR SOSIAL MATRILINEAL MINANGKABAU: ANTARA NORMATIVITAS DAN PRAKTIK
Penelitian ini mengkaji kuasa perempuan dalam masyarakat Minangkabau melalui perspektif hukum Islam dan struktur sosial dalam konteks pluralisme hukum. Masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal menempatkan perempuan sebagai pemilik harta pusaka tinggi, sementara hukum Islam tetap diimplementasikan dalam pembagian harta pusaka rendah melalui sistem faraidh. Kondisi ini melahirkan dualisme kewarisan yang mencerminkan adanya pluralisme hukum, di mana hukum adat dan hukum Islam saling berinteraksi, bernegosiasi, dan terkadang berkonflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis relasi antara norma hukum dan praktik sosial yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuasa perempuan bersifat ambivalen. Di satu sisi, perempuan memiliki posisi strategis sebagai simbol identitas dan pemegang harta pusaka dalam sistem adat. Namun, di sisi lain, dominasi laki-laki tetap terlihat dalam pengambilan keputusan strategis melalui peran mamak dan struktur adat yang patriarkal. Dengan menggunakan teori pluralisme hukum dan teori strukturasi Anthony Giddens, penelitian ini menemukan bahwa struktur sosial tidak hanya membatasi, tetapi juga membuka ruang bagi agency perempuan dalam melakukan negosiasi terhadap relasi kuasa, terutama melalui pendidikan dan aktivitas ekonomi di era modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa relasi antara hukum dan struktur sosial dalam masyarakat Minangkabau bersifat dialektis, di mana keduanya saling mempengaruhi dalam membentuk posisi dan kuasa perempuan. Meskipun terdapat peluang bagi perempuan untuk memperkuat perannya, struktur sosial adat masih mempertahankan pola relasi kuasa yang hierarkis. Oleh karena itu, diperlukan upaya transformasi sosial yang lebih inklusif guna mendorong kesetaraan gender tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal.
Aspek Hukum Perdata dan Pidana dalam Kasus Kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Berdampak pada Kesehatan Mental dan Fisik
The issue of violence against Indonesian migrant workers continues to be a significant legal concern, particularly for those working in the domestic sector in Hong Kong. Acts of physical, mental, sexual, and economic violence not only violate criminal and civil law but also impact the health and well-being of the victims. This study aims to evaluate criminal and civil legal protections for Indonesian migrant workers who are victims of violence and to assess the effectiveness of online legal and health education in raising awareness of their legal rights. The study employs an empirical legal method with a socio-legal approach through legal analysis and data collected from virtual educational sessions via Zoom with Indonesian migrant workers in Hong Kong. The findings indicate that legal protections are available in various national and international legal instruments; however, their implementation still faces obstacles such as low legal literacy, limited access to legal aid, fear of reporting, and a lack of knowledge regarding mental health recovery. Online legal and health education has proven to help improve migrant workers’ understanding of their legal rights, reporting mechanisms, and recovery efforts. These findings indicate that comprehensive legal protection and sustained digital education are necessary to strengthen access to justice and protection for Indonesian migrant workers.
Hukum Integrasi Artificial Intelligence dan Non-Fungible Token terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Blockchain
Perkembangan teknologi blockchain yang terintegrasi dengan Artificial Intelligence (AI) melalui mekanisme Non-Fungible Token (NFT) telah melahirkan bentuk baru kekayaan intelektual digital yang menimbulkan kompleksitas hukum tersendiri, khususnya dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum integrasi AI–NFT serta implikasinya terhadap perlindungan hak cipta, kepemilikan digital, dan mekanisme penyelesaian sengketa HKI di Indonesia dalam perspektif hukum nasional dan internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, laporan lembaga internasional, serta studi kasus pelanggaran hak cipta dalam ekosistem NFT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh AI karena sistem perlindungan hak cipta masih berorientasi pada pencipta manusia. NFT tidak menciptakan hak cipta baru, melainkan berfungsi sebagai alat pembuktian kepemilikan digital yang memiliki nilai evidensial tinggi dalam sengketa hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional serta pengembangan kerangka hukum adaptif berbasis teknologi guna mewujudkan perlindungan HKI digital yang efektif dan berkeadilan di era blockchain.
AKIBAT HUKUM GAGALNYA PELUNASAN HARGA TANAH DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) (Studi Putusan No. 7/Pdt.G/2024/PN Byl)
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan instrumen hukum pendahuluan yang lazim digunakan dalam transaksi pertanahan ketika pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB) belum dapat dilakukan secara langsung. Meskipun dibuat dalam bentuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, PPJB tetap berpotensi menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis wanprestasi pembeli, akibat hukum kegagalan pelunasan harga tanah dalam PPJB, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Byl. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Dua Putra Bengawan telah melakukan wanprestasi berat karena gagal melunasi sisa harga tanah sebesar Rp3.946.640.000,00 hingga melewati batas waktu yang diperjanjikan pada tahun 2020. Keterlambatan tersebut menempatkan pembeli dalam keadaan lalai (in verzuim) berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata dan diperparah oleh tindakan penguasaan fisik tanah tanpa pelunasan yang mencerminkan pelanggaran asas iktikad baik. Akibat hukumnya, pengadilan membatalkan ketiga akta PPJB berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata, memulihkan hak para penjual melalui asas restitutio in integrum, serta memerintahkan pengembalian Sertifikat Hak Milik yang ditahan notaris. Pertimbangan hakim menunjukkan harmonisasi antara asas kepastian hukum dan keadilan substantif guna melindungi hak pemilik tanah dari praktik kontraktual yang eksploitatif. Putusan ini menegaskan bahwa kekuatan formal akta autentik tidak dapat dijadikan perlindungan bagi pihak yang terbukti beriktikad buruk dan melakukan wanprestasi.
IMPLIKASI REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOTIKA TERHADAP TINGKAT RESIDIVISME DI KOTA PALU
Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi rehabilitasi penyalahguna narkotika terhadap tingkat residivisme di Kota Palu. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi di BNN Kota Palu dan Lapas Kelas IIA Palu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi di BNN Kota Palu secara kuantitatif lebih efektif dalam menjangkau peserta yang selalu melampaui target, namun secara kualitatif belum optimal menekan residivisme, terbukti dari kasus relapse dan terdapatnya 129 residivis dari 460 narapidana narkotika di Lapas. Tingginya angka residivisme dipengaruhi oleh ketiadaan program rehabilitasi yang komprehensif, lemahnya program pascarehabilitasi (aftercare), lingkungan sosial yang tidak mendukung, stigma sosial, serta keterbatasan ekonomi. Rehabilitasi di lapas menunjukkan efektivitas lebih rendah karena dominasi pendekatan represif dibandingkan rehabilitatif, ditambah keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional. Disimpulkan bahwa rehabilitasi narkotika di Kota Palu belum sepenuhnya efektif menekan residivisme dan memerlukan perbaikan menyeluruh dalam pelaksanaan serta sistem pendukung yang berkelanjutan.
Perlindungan Konsumen Pada Sengketa Penarikan Kendaraan Bermotor Sepihak Pasca Putusan MK No.18/PUU-XVll/2019 (Studi BPSK Kota Pematangsiantar)
Penelitian ini mengkaji perlindungan bagi konsumen dalam sengketa mengenai penarikan kendaraan bermotor sepihak sebagai objek jaminan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVll/2019, Fokus penelitian pada praktik di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Pematangsiantar, yang sering merugikan konsumen dan melemahkan mereka. Data primer dari wawancara di lapangan dan data sekunder dari undang-undang dan keputusan Mahkamah Konstitusi digabungkan dalam penelitian ini, yang menggunakan metode normatif. Menurut temuan penelitian, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVll/2019, praktik penarikan kendaraan bermotor di Kota Pematangsiantar belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan baru. Dalam hal ini masi ditemunkannya penarikan yang di lakukan tanpa kesepakatan mengenai wanprestasi dan tanpa memberikan ruang keberatan kepada konsumen,sehingga memicu sengketa yang diajukan ke BPSK. Dalam penyelesaiannya, BPSK tidak lagi menjadikan sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar eksekusi (parate eksekusi). BPSK terlebih dahulu menilai ada tidaknya kesepakatan wanprestasi. Jika tidak terdapat kesepakatan atau terdapat keberatan dari konsumen, penarikan sepihak dinyatakan tidak tepat dan perusahaan pembiayaan diarahkan untuk menempuh jalur pengadilan . Perlindungan yang di berikan BPSK dilakukan melalui dua cara, yaitu secara preventif dengan memberikan konsultasi, penjelasan hak dan kewajiban ,serta mediasi dan secara represif melalui pemeriksaan perkara dan penerbitan akta kesepakatan berdasarkan mediasi yang telah di lakukan. Perubahan konsep eksekusi parate pasca Putusan MK telah memengaruhi pola penyelesaian sengketa di BPSK Kota Pematangsiantar. Eksekusi tidak lagi dapat dilakukan sepihak, melainkan harus berdasarkan kesepakatan atau melalui mekanisme hukum yang sah,meskipun efektifitasnya masi bergantung pada kesadaran hukum konsumen dan kepatuhan perusahaan pembiayaan.
Analisis Hukum Islam Terhadap Emotional Divorce di Kalangan Millenial
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena emotional divorce pada generasi milenial serta meninjau kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, psikologi hukum, dan ilmu hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang mengalami emotional divorce dan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur fikih, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emotional divorce terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu menurunnya komunikasi emosional, munculnya jarak emosional, dan keterasingan emosional yang berkepanjangan. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya emotional divorce meliputi kesibukan pekerjaan, rendahnya kualitas komunikasi, penggunaan media sosial, perbedaan harapan dalam perkawinan, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan emosional pasangan. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena tersebut memiliki keterkaitan dengan konsep nusyuz, syiqaq, dan al-hijr, serta menunjukkan tidak optimalnya penerapan prinsip mu'asyarah bi al-ma'ruf. Selain itu, emotional divorce berpotensi menghambat terwujudnya tujuan perkawinan dan bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam maqashid al-syari'ah, khususnya perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifz al-nasl). Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonsiliasi dan penguatan komunikasi dalam rumah tangga untuk mewujudkan kembali tujuan perkawinan menurut Islam.
IMPLEMENTASI BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Kesatu, berdasarkan hasil penelitian mekanisme beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai bentuk penyimpangan terbatas dari sistem pembuktian umum dalam KUHAP. Penerapannya tidak bersifat mutlak melainkan menganut konsep limited and balanced reverse burden of proof, yaitu penuntut umum tetap memikul kewajiban utama untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, sementara terdakwa diberikan hak sekaligus kewajiban untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan, penerimaan gratifikasi, atau aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dengan demikian pembuktian terbalik berfungsi sebagai instrumen pendukung pembuktian yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan asas praduga tidak bersalah dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Kedua, hasil penelitian terhadap putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Tahun 2025 serta hasil wawancara dengan Hakim ad hoc Tipikor menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian telah diterapkan di Pengadilan Negeri Medan tetapi belum digunakan secara eksplisit dalam setiap perkara, tetapi tampak dalam pertimbangan hakim yang berkaitan dengan pembuktian asal-usul harta kekayaan, gratifikasi, kerugian negara, dan pembayaran uang pengganti. Hakim tetap memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan bukti yang menguntungkan dirinya, namun penilaian akhir tetap didasarkan pada keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, implementasi beban pembuktian terbalik di Pengadilan Negeri Medan telah mencerminkan prinsip pembuktian yang terbatas dan berimbang, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi terdakwa.
Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Systematic Literature Review terhadap Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia
Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional menunjukkan pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju paradigma korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional melalui Systematic Literature Review terhadap kajian keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan SLR. Data diperoleh dari artikel jurnal terindeks Scopus tahun 2018–2026 yang diseleksi berdasarkan prinsip PRISMA, sehingga diperoleh 21 artikel inti dari 70 artikel awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai paradigma pemidanaan yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, partisipasi masyarakat, alternatif pidana penjara, dan reintegrasi sosial. Pemetaan bibliometrik memperlihatkan keterhubungan kuat antara prinsip hukum pidana, pemidanaan, regulasi, nilai, dan reformasi KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP Nasional menjadi dasar normatif bagi sistem peradilan pidana yang lebih adil, proporsional, partisipatif, dan berorientasi pemulihan.
Analisis Wewenang BPSK Dalam Pembayaran Klaim Asuransi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa pembayaran uang asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatanperaturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secarapreskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk dalam hal jasa asuransi,sepanjang memenuhi kriteria sebagai sengketa konsumen. Namun, dalam praktiknya, terdapat perbedaan penafsiran, terutama oleh Mahkamah Agung, yang membatasi ruang lingkup sengketa konsumen sehingga tidak mencakup sengketa klaim asuransi tertentu. Selain itu, kekuatan hukum putusan BPSK yang secara normatif bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya menjadi lemah karena masih dimungkinkan adanya upaya keberatan ke Pengadilan Negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Hal ini menyebabkan putusan BPSK kehilangan sifat finalitas dan kekuatan eksekutorialnya. Dengan demikian, diperlukan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan serta penegasan batasan kewenangan BPSK agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi konsumen. Kata Kunci: sengketa konsumen, asuransi, kompetensi, kekuatan hukum putusan.
Konstruksi Hukum terhadap Cyberbullying sebagai Bentuk Kekerasan Psikologis di Era Digital
Abstrak Artikel ini mengkaji konstruksi hukum terhadap cyberbullying sebagai bentuk kekerasan psikologis dalam kerangka hukum positif Indonesia. Pesatnya perkembangan platform digital memperparah ancaman cyberbullying, sementara hukum Indonesia hingga kini belum memiliki definisi yuridis yang tegas atas istilah tersebut sehingga korban kerap tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana hukum dapat dikonstruksi lebih kokoh guna merespons cyberbullying sebagai kekerasan psikologis yang nyata di era digital. Metode penelitian hukum normatif digunakan dengan menggabungkan statute approach untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, conceptual approach untuk membangun konstruksi konseptual kekerasan psikologis digital, serta comparative approach untuk menelaah model regulasi dari Australia, Kanada, Malaysia, Kazakhstan, dan Rusia. Hasil kajian menyimpulkan tiga hal. Pertama, cyberbullying merupakan kekerasan psikologis yang dicirikan oleh persistensi konten digital, jangkauan audiens yang tidak terbatas, dan anonimitas pelaku, menjadikan dampak psikologisnya jauh lebih berlapis dibanding kekerasan interpersonal konvensional. Kedua, instrumen yang ada mulai dari UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Anak, hingga UU TPKS belum mampu menjangkau watak kumulatif cyberbullying karena setiap ketentuan dirancang untuk menjerat tindakan yang berdiri sendiri, bukan pola perilaku yang berulang dan terakumulasi. Ketiga, rekonstruksi hukum membutuhkan rumusan definisi dengan empat unsur pokok yaitu kesengajaan, keberulangan, medium digital, dan akibat psikologis yang terukur, disertai reformasi kelembagaan berupa mekanisme pelaporan terpusat dan layanan pemulihan psikologis yang terstruktur bagi korban. Artikel ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera menyisipkan definisi operasional cyberbullying dalam revisi UU ITE berikutnya. Kata Kunci: cyberbullying; kekerasan psikologis; konstruksi hukum; era digital; perlindungan korban
ASPEK PERLINDUNGAN HAM DALAM PENGATURAN BATAS WAKTU PENAHANAN OLEH PENYIDIK PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
Penahanan merupakan tindakan paksa yang dikenal dalam kerangka peradilan pidana, yang menjadi kewenangan penegak hukum khususnya penyidik. Namun penahanan tersebut tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan prosedur hukum acara pidana, guna menjaga dan melindungi hak asasi tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan batas waktu penahanan oleh penyidik dalam perspektif kerangka peradilan pidana Indonesia serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hak asasi manusia nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur syarat serta batas waktu penahanan sebagai bentuk pembatasan kewenangan penyidik serta perlindungan terhadap hak kebebasan dan kepastian hukum tersangka. Namun, pengaturan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama lamanya masa penahanan pada tahap penyidikan dan belum optimalnya mekanisme pengawasan yudisial sejak awal penahanan. Dalam perspektif hak asasi manusia internasional, prinsip prompt judicial control menempatkan hakim sebagai pengawas utama terhadap tindakan penahanan.
Penyelesaian Hukum Dalam Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Nasabah Terhadap PNM Mekar Melalui Mediasi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian sengketa wanprestasi antara nasabah dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar melalui jalur mediasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi tersebut. PNM Mekaar merupakan lembaga keuangan mikro berbasis kelompok dengan sistem tanggung renteng yang menyalurkan modal usaha kepada perempuan prasejahtera. Masalah utama dalam penelitian ini memfokuskan pada tingginya risiko kredit bermasalah akibat nasabah yang melanggar kesepakatan kontraktual, seperti terlambat membayar angsuran bahkan melarikan diri, sehingga merugikan anggota kelompok lain dalam sistem tanggung renteng. Guna menyelesaikan konflik perdata ini secara damai tanpa beban proses persidangan yang lambat dan mahal, mediasi diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution) non-litigasi yang mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan prinsip musyawarah untuk mencapai win-win solution. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis (sociological approach). Penelitian lapangan ini melihat langsung hubungan hukum perjanjian dalam realitas sosial masyarakat. Sumber data diklasifikasikan menjadi data primer yang dikumpulkan langsung melalui wawancara bebas terpimpin bersama pihak staff PNM Mekaar, ketua kelompok, serta nasabah bermasalah, serta dilengkapi dengan observasi langsung di lapangan. Data sekunder didapatkan melalui studi dokumen tertulis, peraturan kebijakan, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori wanprestasi (breach of contract) dan teori mediasi (mediation). Hasil analisis diharapkan dapat memberikan solusi praktis dalam merumuskan inovasi sistem pembayaran yang fleksibel serta peningkatan efisiensi mediasi internal bagi kelangsungan permodalan mikro yang berkelanjutan.
Kedudukan Token Properti: Asas Numerus Clausus Pasal 499 KUHPerdata dan Pasal 16 UUPA Pasca-Sandbox POJK 27/2024
Penelitian yuridis normatif ini menganalisis kedudukan hukum token properti (property-backed token) dalam asas numerus clausus hukum kebendaan Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada kesenjangan norma antara Pasal 499 KUHPerdata dan Pasal 16 ayat (1) UUPA terhadap POJK Nomor 27 Tahun 2024 pasca-kelulusan model bisnis ini dari regulatory sandbox OJK per November 2025. Hasil penelitian menunjukkan token properti bukanlah hak kebendaan (zakelijk recht) absolut, melainkan hak perorangan (persoonlijk recht) kontraktual terhadap penerbit. Token hanya mewakili manfaat ekonomi, bukan bukti hak atas tanah. Anomali ini menimbulkan ketidakpastian hukum saat penerbit pailit atau terjadi sengketa objek underlying. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi lintas sektoral antara OJK dan Kementerian ATR/BPN demi kepastian hukum investasi properti terfraksi berbasis blockchain.
Vicarious Liability PT BNI dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Gereja: Analisis Berdasarkan Teori Kausalitas Von Buri dan Von Kries
Kasus penyalahgunaan dana gereja melalui rekening Bank BNI menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam hukum perikatan dan pertanggungjawaban korporasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai badan usaha atas tindakan pegawai atau pihak yang bertindak dalam ruang lingkup kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Kerangka analisis yang digunakan meliputi doktrin vicarious liability sebagaimana tercermin dalam Pasal 1367 KUHPerdata, teori adequate veroorzaking (von Kries), dan teori conditio sine qua non (van Buri) sebagai alat uji kausalitas dalam hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BNI dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan perikatan yang lahir dari undang-undang melalui mekanisme tanggung jawab pengganti, apabila hubungan kausal antara kelalaian institusional dan kerugian dapat dibuktikan