Penetapan Status Asal Usul Anak dari Perkawinan Dibawah Tangan (Studi pada Perkara No. 129/Pdt.P/2024/PA.Bkt)

Sari

Tingginya jumlah perkawinan di bawah tangan di Indonesia menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya terkait penetapan status asal-usul anak. Perkawinan yang tidak tercatat sering kali membuat anak kehilangan hak-hak hukum seperti hak waris dan pengakuan dari ayah biologisnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan status asal-usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dengan studi pada Perkara No. 129/Pdt.P/2024/PA.Bkt. Fokus utama adalah mengkaji penerapan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan. Penelitian juga menganalisis prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak anak dalam perspektif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan tidak tercatat, status anak dapat ditetapkan melalui pengakuan ayah biologis yang didukung oleh bukti-bukti kuat dan proses pengadilan. Dalam kasus yang dikaji, pengadilan menggunakan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai langkah preventif untuk melindungi status hukum anak dan mengurangi permasalahan hukum di kemudian hari.