TUGAS DAN WEWENANG MEJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN KEWENANGAN DAN TUGAS JABATAN NOTARIS

Sari

Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian ini menuliskan mengenai analisis bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang menjalankan jabatannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan jabatan Notaris dan menganalisis perbedaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris terkait pelaporan dari masyarakat atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Majelis Pengawas Notaris (MPN) memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting dalam menjaga integritas profesi notaris serta mencegah pelanggaran kewenangan dan tugas jabatan notaris. MPN berfungsi sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa notaris dalam menjalankan tugasnya selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kode etik dan standar operasional prosedur. Tugas utama MPN adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas notaris, memeriksa laporan, serta memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar kewenangan atau melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas jabatan. Dalam hal ini, MPN juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris. Pemberian wewenang itu telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada MPN. Bahwa kode etik Notaris merupakan peraturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik Notaris tersebut maka organisasi Notaris melalui Dewan DKN berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang atas pemeriksaan atas pelanggaran tersebut.