Analisis Kritis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Yang Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek

Sari

Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi suara hologram atau kombinansi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan barang dan jasa. Pasal 1 ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yaitu merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secraa bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 20 tahun 2016 merek jasa adalah merek yang dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Perkembangan merek di indonesia telah terdapat perjalanan panjang sejak zaman kolonial hingga saat ini ketika masih dibawah kekuasaan belanda, di hindia belnda berlaku Reglement Industrieele Eigendom  tahun 1912, setelah indonesia merdeka dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan dibidang merek.