Tinjauan Hukum Hak Asuh Anak Dan Kewajiban Menafkahi Setelah Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur

Sari

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada Pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan mengenai Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan aspek agama dan spiritualitas. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya melibatkan unsur lahiriah atau jasmani, tetapi juga memiliki dimensi batiniah atau rohani yang sangat penting. Namun, pada Pasal 38 UU Perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian dalam hukum perdata ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian yang sering terjadi dalam suatu hubungan perkawinan dapat mengakibatkan dampak yang serius jika tidak dijaga dengan baik. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak akan menghadapi berbagai masalah baru yang lebih menantang di masa yang akan datang. Selain berpengaruh kepada mereka yang terlibat dalam perpisahan, baik suami maupun istri, dampak ini juga dirasakan oleh anak-anak, terutama terkait dengan hak dan kewajiban yang timbul. Salah satu contohnya adalah hak pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun, yang mencakup tanggung jawab atas biaya pendidikan, pengasuhan, dan perwalian mereka. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hak asuh anak yang dibawah umur jika orangtuanya sudah bercerai, serta mengetahui kewajiban menafkahi anak yang masih di bawah umur pasca perceraian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif ini dilakukan dengan menelaah bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.